Anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian, menyampaikan keberatannya atas kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menetapkan minimnya target penyelesaian sengketa tanah.

Pada Rapat Kerja, Kamis (21/01) antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN, Menteri Ferry Mursidan Baldan memaparkan target penyelesaian sengketa tanah yang cukup kecil.

Selain itu, anggota Dewan dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur tersebut menyoroti banyaknya kasus sengketa tanah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Menurutnya, di Provinsi tersebut sengketa lahan cukup banyak. “Dari data yang kami dapat melalui Kanwil BPN Kaltim pada 2014 saja ada 743 kasus, di tahun 2015 ada 930, dan tahun 2016 yang baru beberapa hari sudah ada 39 kasus” ujarnya.

Lebih lanjut menurutnya isu utama pertanahan di Kaltim-Kaltara antara lain adanya tumpang tindih kepemilikan lahan, dan adanya tanah bersertifikat yang sudah bertahun-tahun dimiliki rakyat tetapi dengan mudah digugat di pengadilan. “Di Kampung Sumber Sari Kutai Barat ada lahan yang digunakan oleh para transmigran sejak tahun 1964. Sejak tahun 1975 lahan tersebut sudah bersertifikat hak milik. Tetapi kini lahan tersebut digugat oleh dewan adat sebagai tanah milik orang tertentu” jelas Hetifah.

Lebih lanjut Hetifah menyampaikan bahwa sampai saat ini kasusnya belum tertangani. “Kami mohon agar pemerintah dapat segera menyelesaikan kasus ini dan kasus-kasus sengketa lahan lainnya di Kaltim dan Kaltara” imbuh anggota Dewan dari Fraksi Partai Golongan Karya.

Atas banyaknya kasus sengketa tanah, Hetifah juga mengusulkan pembentukan lembaga yang secara khusus menangani kasus sengketa tanah. “Atas banyaknya sengketa lahan yang belum diselesaikan oleh Kementerian ATR, mungkin kita bisa mengusulkan pembentukan lembaga nasional yang secara khusus menangani sengketa lahan atau konflik agraria ini” tandasnya.(se,mp)/foto:runi/parle/iw.